Hadiri Kongres Umat Islam Indonesia, Sekjen PKS Usulkan Delapan Agenda Perjuangan Bersama

Ketidakpastian geopolitik global menunjukkan pentingnya memperkuat ketahanan nasional. Indonesia harus mengurangi ketergantungan strategis terhadap impor, membangun industrialisasi berbasis nilai tambah, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta mempercepat transisi energi yang adil dan berkelanjutan.

“Kedaulatan politik tidak akan kokoh tanpa kedaulatan ekonomi. Bangsa yang bergantung pada negara lain untuk memenuhi pangan, energi, teknologi, dan pembiayaannya akan selalu berada dalam posisi yang rentan,” ungkap Kholid.

Kedelapan, mendorong reformasi pembiayaan partai politik yang mandiri, transparan, dan berkeadilan.

Kholid menilai reformasi pembiayaan politik merupakan bagian penting dari agenda pemberantasan korupsi dan perbaikan kualitas demokrasi. Ketergantungan partai politik pada pemilik modal besar berpotensi melahirkan konflik kepentingan, politik transaksional, dan penguasaan kebijakan publik oleh kelompok oligarki.

“Demokrasi yang sehat membutuhkan partai politik yang mandiri secara kelembagaan dan transparan secara keuangan. Reformasi pembiayaan partai merupakan pintu masuk untuk menekan biaya politik, mencegah korupsi, dan memastikan kebijakan negara tidak dikendalikan oleh kepentingan pemodal,” jelasnya.

Kholid menegaskan bahwa MUI memiliki posisi penting sebagai khadimul ummah atau pelayan umat sekaligus shadiqul hukumah atau mitra strategis pemerintah. Karena itu, sinergi antara ulama, umara, dan kekuatan politik diperlukan untuk menjaga arah pembangunan nasional agar tetap berpijak pada nilai agama, konstitusi, keadilan, dan kepentingan rakyat.

“Indonesia membutuhkan kolaborasi yang kokoh antara ulama, pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Kita harus membangun agenda bersama yang bukan hanya menjawab kepentingan umat Islam, tetapi juga memperkuat persatuan, kedaulatan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Kholid.

Alumnus Universitas Indonesia itu berharap KUII VIII dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang menjadi pedoman perjuangan umat sekaligus masukan konstruktif bagi pemerintah. MUI sebagai penyelenggar harus terus menjadi kekuatan moral yang menjaga persatuan bangsa, menegakkan keadilan, serta memastikan pembangunan nasional tetap sejalan dengan nilai agama dan konstitusi.

“PKS siap bersinergi dengan MUI, pemerintah, dan seluruh elemen bangsa untuk mengawal delapan agenda tersebut. Kolaborasi ulama, umara, dan kekuatan masyarakat harus diarahkan untuk menghadirkan Indonesia yang berdaulat, adil, sejahtera, bermartabat, serta berkontribusi bagi perdamaian dunia,” pungkas Kholid.