Hari Anak Nasional, PKS Ingatkan Bahaya Digital Mengintai Anak Indonesia

Jakarta, 23 Juli 2026 – Dalam momentum peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Keluarga (Bipeka), Eko Yuliarti Siroj, mengingatkan bahwa ancaman terbesar yang dihadapi anak-anak Indonesia saat ini tidak lagi hanya berasal dari lingkungan di luar rumah, tetapi juga hadir melalui ruang digital yang setiap hari berada dalam genggaman mereka.

Eko menegaskan bahwa Hari Anak Nasional harus menjadi momentum untuk memperkuat keluarga sebagai benteng utama perlindungan anak. Menurutnya, cita-cita mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045 tidak akan tercapai tanpa keluarga yang kuat sebagai lingkungan pertama tumbuh kembang anak.

"Hari Anak Nasional harus menjadi momentum memperkuat keluarga sebagai benteng utama perlindungan anak. Indonesia tidak akan mampu mewujudkan Generasi Emas jika keluarga sebagai lingkungan pertama anak tidak diperkuat. Perlindungan anak harus dimulai dari rumah, melalui pengasuhan yang hangat, kehadiran orang tua, dan lingkungan yang aman," ujar Eko.

PKS menilai kondisi perlindungan anak di Indonesia masih membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan data SIMFONI-PPA, setiap tahun masih tercatat ribuan kasus kekerasan terhadap anak. Sementara itu, Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) menunjukkan bahwa satu dari dua anak berusia 13–17 tahun pernah mengalami kekerasan fisik, psikis, atau seksual sepanjang hidupnya. Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 48 persen anak pengguna internet pernah menjadi korban cyberbullying.

Menurut Eko, data tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap anak kini telah bergeser. Jika dahulu ancaman lebih banyak datang dari lingkungan luar rumah, kini risiko tersebut juga masuk melalui perangkat digital yang digunakan anak setiap hari di dalam rumah.

Karena itu, PKS berpandangan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum setelah kekerasan terjadi. Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih preventif dengan mempercepat implementasi Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Digital, memperkuat literasi digital, memperluas edukasi pengasuhan bagi orang tua, serta menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.

Selain itu, PKS juga mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi program edukasi literasi digital bagi orang tua di tingkat komunitas, serta mempercepat integrasi materi keamanan siber ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun ekosistem digital yang lebih aman dan ramah anak, sekaligus memperkuat keluarga sebagai garda terdepan dalam melindungi anak dari dampak negatif perkembangan teknologi.

"Negara maju tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonominya, tetapi juga dari seberapa aman anak-anaknya bertumbuh. Investasi terbesar bangsa bukan semata pembangunan infrastruktur, melainkan pembangunan keluarga yang mampu melahirkan generasi yang sehat, berkarakter, dan terlindungi. Itulah fondasi menuju Indonesia Emas 2045," tutup Eko.